Regulator dan pengelola kapal harus memastikan keselamatan benar-benar menjadi budaya kerja, bukan sekadar memenuhi kewajiban di atas kertas.

Indonesia sesungguhnya telah memiliki landasan hukum terkait mekanisme perampasan aset melalui sejumlah regulasi Mahkamah Agung.

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menilai perekaman SPG di GIIAS tanpa izin untuk konten media sosial berpotensi melanggar hukum dan meminta korban melapor.

Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka menyoroti dugaan ketimpangan penegakan hukum terhadap WNA dan WNI.

Dapat terjadi kematian identitas karena hilangnya brand equity dan fungsi pembeda produk di pasaran.

Otori​tas pelayaran dan korporasi wajib memikul akuntabilitas hukum penuh sesuai Pasal 359 KUHP atas jatuhnya korban jiwa ini.

Indonesia Emas 2045 tidak hanya membutuhkan kerja keras para penyelenggara negara, tetapi juga memerlukan peran media massa yang independen dan kritis

KPK memastikan akan menahan para tersangka yang telah ditetapkan dalam perkara tersebut, setelah hasil audit tersebut diterima.

Irisan kedua perkara itu terletak pada dugaan keterlibatan sejumlah pihak dari internal BRI.

Menaker Yassierli memaparkan berbagai langkah pemerintah untuk memperkuat kesejahteraan, pelindungan, dan kompetensi pekerja