Orang keenam tewas di Yangon, kata seorang anggota parlemen dari pemerintah sipil yang digulingkan Myanmar dalam sebuah unggahan Facebook.

Kantor Luar Negeri Inggris mengatakan akan memberi sanksi kepada enam angka militer lagi, menambah 19 yang terdaftar sebelumnya, dan bahwa kementerian perdagangan akan bekerja untuk memastikan bisnis Inggris tidak berdagang dengan perusahaan milik militer Myanmar.

Penandatanganan itu dilakukan sehari setelah Parlemen Australia mengeluarkan undang-undang yang memaksa rakasasa media sosial itu membayar perusahaan media karena menggunakan konten di platformnya.

Korban merupakan seorang janda yang mengalami luka setelah mencoba melawan seorang pencuri yang mendobrak rumahnya dan ingin memperkosanya.

Tentara merebut kekuasaan bulan ini setelah menuduh kecurangan dalam pemilu 8 November yang disapu Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) Aung San Suu Kyi, menahannya dan sebagian besar pimpinan partai.

Sayangnya, setelah sang istri telah membuka isi kotak merah yang dibalut seperti perhiasan pada umumnya, sang istri malah dibuat terkecoh dan bercanda dengan apa yang dilakukan suaminya.

Facebook memprotes keras RUU tersebut, dan minggu lalu tiba-tiba memblokir semua konten berita dan beberapa akun pemerintah negara bagian dan departemen darurat.

Pada bulan Januari, platform perpesanan tersebut memberi tahu pengguna bahwa mereka sedang mempersiapkan kebijakan privasi baru, di mana ia dapat berbagi data pengguna terbatas dengan Facebook dan perusahaan grupnya.

langkah dramatis Facebook datang saat Australia siap untuk mengadopsi undang-undang yang akan memaksa platform digital untuk membayar konten berita.

Facebook sedang menguji coba mengurangi penayangan iklan politik di platform tersebut untuk sejumlah pengguna di berbagai negara, termasuk Indonesia.