Tolak politik dinasti dan pelanggar HAM. Begitu banyak ketimpangan yang terjadi di masyarakat. Kita punya keresahan yang sama. Negara kita tidak lagi berpihak pada masyarakat. Tidak berpihak kepada petani dan nelayan.

Kami mahasiswa dari berbagai kampus di Sumatera Utara menyatakan dengan tegas menolak politik dinasti dengan segala praktiknya. Kami juga menolak kembalinya kekuatan orde baru yang sarat dengan penindasan, ketidakadilan dan pelanggaran HAM.

Joko Widodo sebagai Presiden Indonesia yang berkuasa, apakah pantas ikut cawe-cawe dalam mengeksekusi baik langsung maupun tidak langsung melalui orang terdekat, atau pembantunya terhadap  dua kejadian diatas, dan bagaimana dampaknya terhadap situasi dan kondisi politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Larangan politik dinasti patutnya diatur secara tegas. Mengingat potensi bahaya yang ditimbulkan politik dinasti. Kendati demikian, tidak mudah untuk mengatur hal tersebut karena pernah diputus MK.

Kemudian, putusan MK menunjukkan bahwa di Indonesia terjadi kemunduran demokrasi yang perlu kita kroscek terus menerus sebagai sipil maupun mahasiswa.

Ini merupakan tindakan yang buruk. Sekelas presiden seharusnya menjaga netralitas sebagai kepala negara dengan tidak melakukan tindakan yang mencederai demokrasi.

Mahasiswa UKI menilai putusan MK mencoreng lembaga yang diamanahkan untuk menjaga konstitusi Negara.

Dengan kekuasaan yang dimiliki, Jokowi bisa saja ‘mengatur’ jalannya dan mempergunakan perangkat negara.

Selama dua periode ini Jokowi menduduki jabatan tersebut banyak tindakan ceroboh dari pemerintahan. Mirisnya kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan semakin memenjarakan rakyat dalam rangka menjaga kekuasan demi kepentingan nafsu oligarki.

Presiden Joko Widodo dinilai sudah lama terbuai kekuasaan, merasa dirinya benar dan akan selalu mendapat dukungan.