Langkah yang harus segera dibuat di awal adalah melakukan mitigasi dengan cermat. Setiap kebijakan harus didasarkan pada bukti-bukti (evidence based policy).

Saya kira penjudi bukan lagi sekadar kode etik, tapi ini sudah pidana ini. Menurut saya. Enggak tahu kalau menurut yang lain.

Kita juga ingin tahu apakah di DPR ini anggota DPR ada juga yang terdeteksi bermain judi online ya, kita minta ini minta infonya.

Apakah Pak Prabowo juga akan mengangkat calon presiden yang berbeda dengan beliau sebagai Anies dan Ganjar yang punya hak prerogatif adalah beliau, saya belum pernah mendengar.

untuk itu saya sebagai Anggota MKD mengimbau dan mengingatkan agar wakil rakyat  jangan sampai terjerumus pada judi online.

Nah demikian besarnya transaksi apa memang judi online ini ada herdernya gitu ada bekingannya nggak sih? Atau ada indikasi nggak oknum pejabat yang jadi beking judi online? Apa ada indikasi ada oknum penegak hukum?

Nilai transaksi judi online keseluruhan mencapai Rp25 miliar rupiah per orang.

Hal itu disampaikan Ketua PPATK Ivan Yustiavandana saat rapat dengan Komisi III DPR.

PPATK menyebut transaksi judi online di lingkungan DPR dan DPRD mencapai lebih dari 63.000 transaksi dengan nominal perputaran dana hingga Rp25 miliar

Lasarus disebut pernah meminta fee sebesar 10 persen dari nilai kontrak proyek sebesar Rp82,1 miliar