Kita memasuki tahun 2023, yang merupakan tahun politik, dimana semua partai politik peserta Pemilu 2024 akan melakukan berbagai persiapan dan upaya untuk mendapatkan suara rakyat, termasuk Anggota DPR RI.

DPR bakal mengawasi penyesuaian aktivitas masyarakat setelah kebijakan PPKM tidak lagi berlaku. Termasuk, komitmen pemerintah dalam menyediakan vaksin untuk warga.

Memberi keamanan dan kenyamanan di Libur Natal dan Tahun Baru, Kapolri rapat koordinasi dengan stakeholder terkait.

Tapi faktanya sampai 120 hari presiden belum mengirimkan DIM untuk dibahas. Dalam rapat kerja Komisi VII DPR RI dengan Pemerintah, Menteri ESDM menyampaikan DIM akan disampaikan menyusul. Kalau tanpa DIM terus apa yang mau dibahas?

Karena memang itu kewenangan pemerintah jadi bagaimana semuanya berjalan kita tinggal laksanakan dan berjalan sesuai aturan yang berlaku di Perppu tersebut.

Agenda terakhir dalam Rapat Paripurna adalah Pidato Penutupan Masa Sidang dari Puan. Dalam pidatonya, Puan menekankan persiapan pelaksanaan Pemilu 2024 yang prosesnya sudah mulai berjalan.

Rapat-rapat kita di Komisi II dengan pemerintah dan penyelenggara pemilu itu, kita sudah beri masukan supaya para peserta yang sudah ada di DPR seperti PDIP tetap menggunakan nomor yang ada sebelumnya.

Dengan tidak mengurangi rasa hormat kami, melalui surat ini, izinkan kami untuk menyampaikan permohonan penjadwalan ulang rapat dengar pendapat umum tersebut dikarenakan oleh alasan protokol kesehatan, dimana saya dan beberapa jajaran telah melakukan kontak erat dengan individü yang terkonfirmasi positifvirus COVID-19.

Pimpinan Dewan mengucapkan selamat kepada Calon Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono, semoga dapat menjalankan tugas dalam memimpin TNI dan melaksanakan kebijakan pertahanan negara dengan penuh tanggung jawab dan amanah.

Apakah laporan Komisi I DPR RI atas hasil uji kelayakan fit and proper test Calon Panglima TNI tentang pemberhentian dengan hormat Jenderal Andika Perkasa dari jabatan Panglima TNI dan persetujuan untuk pengangkatan Laksamana Yudo Margoni sebagai Panglima TNI. Apakah dapat disetujui?