Politikus Nasdem itu menjelaskan, apabila dalam Rapat Komisi V DPR mendatang dengan pihak terkait salah satu yang akan menjadi pembahasan adalah harga tiket transportasi.

Sidang Paripurna MPR RI dalam rangka Pembentukan Panitia Ad Hoc untuk menyiapkan rancangan Keputusan MPR RI terkait Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) ditunda pelaksanaannya tahun depan 2023.

Pengambilan keputusan terhadap RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya pun diawali dengan pembacaan laporan dari pimpinan Komisi II DPR RI. Kemudian Puan meminta persetujuan dari anggota dewan.

Sehubungan dengan itu, dalam rapat paripurna hari ini apakah kita dapat menyetujui perpanjangan waktu pembahasan terhadap kedua rancangan undang-undang tersebut sampai dengan masa persidangan III yang akan datang?

Pengesahan RUU Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya ini membuat jumlah provinsi di Indonesia bertambah satu menjadi 38. Provinsi Papua Barat Daya akan memiliki ibu kota di Sorong.

Rapat ditunda, karena TGIPF sudah bubar, dan untuk memanggil Menko Polhukam harus dengan persetujuan Pimpinan DPR.

Penundaan didukung mayoritas fraksi di Komisi III. Mereka ingin Yasonna dan Retno menghadiri rapat awal pembahasan RUU Ekstradisi Buronan tersebut.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dituding jarang hadir dalam rapat paripurna DPRD Jateng sehingga RKPD tidak kunjung ditandatangani. 

Pelantikan Ongku dilakukan setelah DPR menerima petikan Keputusan Presiden RI Nomor 99/P Tahun 2022 tanggal 30 September 2022 tentang peresmian PAW anggota DPR dan anggota MPR sisa masa jabatan 2019-2024.