Negara bisa bangkrut kalau mental menterinya seperti ini. Menteri itu jabatan publik. Jadi siapapun yang menjabat harus bekerja sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat. Bukan untuk kepentingan kelompok bisnisnya.

Dia menekankan, Pemerintah Indonesia juga harus berani bersikap mendahulukan kepentingan nasional sebelum mengakomodasi kepentingan negara-negara lain. Dalam masalah ini Indonesia jangan mau didikte oleh negara lain.

Mereka harus mengajukan permohonan dan Pemerintah mengevaluasi secara sungguh-sungguh kinerja perusahaan tambang pelaksana Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Kontrak Pengusahaan Batu Bara (PKP2B) tersebut sebelum memberikan perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Itu sebabnya Indonesia harus fokus pada upaya pencegahan munculnya gelombang ketiga Covid-19. Program vaksinasi harus terus digenjot. Harga uji PCR maupun antigen harus terus ditekan semurah mungkin. Aksi ambil untung dari pengusaha harus dihentikan.

Fraksi PKS pasti menolak rencana kenaikan itu. Sekarang bukan waktu yang tepat untuk menaikan harga jual BBM jenis Pertalite. Karena saat ini pandemi belum usai dan daya beli masyarakat masih lemah.

Permintaan saya yang sekaligus harapan masyarakat kepada PLN adalah agar tarif listrik murah terjaga dan tidak byar-pet. Jangan hanya disebabkan karena pohon sengon, terjadi black-out listrik se-pulau Jawa.

Dengan kejadian ini PLN harus mengevaluasi kapasitas dan kelayakan KJA milik masyarakat. Bila tidak, maka bukan hanya operai PLTA dapat terganggu, namun yang utama adalah terkait perekonomian dan lingkungan masyarakat setempat.

Anggota DPR RI, Mulyanto menangkap kesan selama berkuasa Presiden Joko Widodo sedang melakukan “proyek dehabibienisasi” yakni menghapus jejak, karya dan kelembagaan teknologi yang hasilkan begawan Iptek Prof. Dr. BJ Habibie.

Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto menjelaskan, hingga saat ini bidang energi nasional masih terpuruk dan belum menunjukan tanda-tanda yang menggembirakan.