Komisi II DPR RI mencermati beberapa tahapan Pemilu 2024 yang krusial. Sehingga harus diawasi secara ketat agar tidak terjadi masalah.

Pertama, terkait daftar pemilih tetap (DPT), karena dari setiap pelaksanaan pemilu selalu menjadi masalah. Saat ini sinkronisasi data pemilih antara KPU dan Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri berjalan lebih bagus.

BPK menemukan terdapat 6.011 masalah yang nilainya mencapai Rp.31,34 Triliun di laporan keuangan Pemerintah Pusat.

Kita membutuhkan kelembagaan yang efektif untuk mengawal berbagai kebijakan migor yang ada. Jangan sampai masalah ini berlarut-larut lebih dari 10 bulan.

Wacana pelabelan BPA potensi timbulkan masalah baru.

Puan menekankan pentingnya seluruh bangsa untuk bertindak melakukan aksi nyata mengatasi masalah-masalah kebencanaan.

Wakil Ketua Komisi IV DPR Anggia Erma Rini mengkritisi peran BPDPKS di tengah polemik kelangkaan minyak goreng

Anggota Komisi IV DPR RI Anggia Erma Rini mendorong transparansi dana sawit yang ada di BPDPKS.

Ini adalah kewenangan dari presiden sehingga siapapun yang ditugaskan oleh presiden saya pikir harus bisa menuntaskan masalah migor, terlepas itu siapapun.