Dengan melakukan prinsip check and balances serta melaksanakan amanat rakyat, maka berapa pun jumlah Partai dan anggota dewan yang beroposisi, telah berperan menyelamatkan praktek demokrasi di Indonesia.

Lazimnya Dewan Pengarah hanya berwenang memberi arahan, pandangan dan rekomendasi terhadap kebijakan dan program yang akan dilaksanakan suatu lembaga. Tidak sampai berwenang memberi persetujuan atau melaksanakan tugas tertentu.

Lili yang dinyatakan terbukti melakukan komunikasi dengan Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial mengarah pada indikasi pelanggaran pidana.

Laporan pidana ini didasarkan kepada putusan Dewas yang menyatakan bahwa Lili terbukti secara sah menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi.

Dewan Menteri telah menyetujui rancangan undang-undang tersebut setelah ditinjau oleh Dewan Syura Negara.

Kalangan dewan mempertanyakan langkah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Hutama Karya (Persero) yang terus menerus mendapatkan Penyertaan Modal Negara (PMN) dari pemerintah.

Kurnia mengatakan Lili harus dipolisikan karena membahas kasus dengan orang beperkara

Lili Pintauli dinyatakan terbukti melanggar etik karena berkomunikasi dengan Wali Kota nonaktif Tanjungbalai M. Syahrial. 

DK PBB tidak menyinggung mengenai pembuatan zona aman di Kabul, seperti yang  diusulkan Prancis pada akhir pekan kemarin.

Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar Rapat Finalisasi Pengawasan DPD RI atas Pelaksanaan UU nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Senin (30/8) secara hybrid.