KPU harus memikirkan dengan seksama perihal waktu kampanye yang akan diberikan pada partai politik. Sebab, waktu kampanye diperlukan untuk memberikan ruang elektoral para kandidat peserta Pemilu 2024 melakukan sosialisasi dan menggaet suara pemilih.

Representasi perempuan dalam bidang politik juga meningkat dan mampu menghadirkan berbagai kebijakan yang pro perempuan. Keterlibatan perempuan dalam bidang ekonomi juga meningkat.

Saya ingatkan agar perpindahan gerbong kepemimpinan ini nantinya tidak menghambat tugas dan fungsi yang dijalankan OJK. Termasuk, untuk melanjutkan program dan kegiatan yang termuat dalam Rencana Kerja dan Anggaran OJK Tahun 2022. Apalagi, sejauh ini pelaksanaan anggaran OJK belum mencapai tengah semester. Yang berarti, masih banyak agenda-agenda OJK yang belum selesai dijalankan oleh ADK saat ini dan perlu diteruskan oleh ADK terpilih.

Komisi VII DPR RI menanggapi secara datar strategi jangka menengah dan jangka panjang Kementerian ESDM terkait dengan penyesuaian harga Pertalite, solar dan gas LPG 3 kilogram. Dan terkait penyesuaian harga BBM bersubsidi tersebut tidak masuk dalam kesimpulan rapat.

Pergantian ini tidak ada kaitannya dengan soal itu (wacana penundaan pemilu). Pergantian ini soal biasa, hal rutin yang terjadi dalam siklus organisasi. Perpindahan anggota dari satu komisi ke komisi lainnya juga hal yang lumrah, sangat sering terjadi pada setiap fraksi di DPR.

Politikus PAN ini menjelaskan, biaya ini meningkat dari semula Rp 35 juta di tahun 2020. Maka ada kekurangan sekitar Rp 4 juta yang itu dibebankan kepada APBN.

Jadi hari ini kami melakukan rapat kerja antara Komisi VIII dengan pemerintah dan DPD RI, yaitu membahas nasib RUU Penanggulangan Bencana. Rancangan ini merupakan inisiatif dari Komisi VIII DPR RI, semangatnya untuk memperkut lembaga BNPB termasuk dari sisi anggaran, dari sisi koordinasi, dan lain sebagainya.

Kelanjutan proses dari peserta yang sudah lolos ini terhenti dikarenakan adanya kebijakan baru dari pemerintah merupakan pengaturan yang merugikan hak dari peserta yang sudah dinyatakan lolos karena pada pengaturan ini berbeda dengan pengaturan sebelumnya.

Ini usulan tambahan dari Kemensos yang pernah kita setujui untuk anak yatim tapi sampai sekarang Kemenkeu belum mengeluarkan ya, jadi kita pertegas lagi.

Dalam pertemuan ini, Komisi V DPR Papua menyampaikan harapannya agar venue-venue yang telah dibangun saat Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua 2021 dapat dimanfaatkan dengan event-event olahraga nasional maupun internasional.