Secara khusus terkait Pertamax. Kalau saja Pemerintah konsisten menjadikannya sebagai bahan bakar umum, yang harganya sesuai mekanisme pasar, tentu masyarakat mengerti. Masalahnya sudah melekat di atas benak mereka, bahwa Pemerintah tidak konsisten dengan harga Pertamax ini.

Kami Komisi II DPR RI mengucapkan selamat kepada Anggota KPU dan Anggota Bawaslu yang telah dilantik Presiden pada hari ini. Mudah-mudahan dengan pelantikan KPU dan Bawaslu ini akan mengakhiri wacana penundaan pemilu dan wacana tiga periode.

Tentunya dampak kenaikan PPN ini sangat dirasakan petani secara nasional. Kami menyangsikan keberpihakan pemerintah kepada petani yang telah bersusah payah mendukung ketahanan pangan nasional, namun mereka tetap diperas dengan kebijakan ini.

Jadi sebenarnya pengusaha MGS ini mendapat dobel subsidi. Satu subsidi di hulu, melalui dana BPDPKS (badan pengelola dana perkebusan kelapa sawit) dan satu lagi subsidi di hilir, melalui dana BLT.

Legislator Golkar Dapil Kalimantan Tengah (Kalteng) ini menyatakan, dari sisi penghiliran industri, logam tanah jarang (LTJ) dapat dimanfaatkan di sektor pertahanan dan energi hijau.

Apa yang disampaikan Presiden itu adalah lampu hijau, terutama bagi pemerintah untuk bersama-sama DPR menyetujui anggaran bagi pelaksanaan Pemilu 2024. Angka Rp110 Triliun menjadi sangat relatif tergantung kebutuhan kita dalam rangka melakukan intervensi anggaran terhadap pemilu 2024.

Saat ini Luhut berada di tengah pusaran kontroversi perpanjangan masa jabatan Presiden, tentunya hal ini akan berpotensi akan adanya ketidakfokusan mengurusi urusan Sumber Daya Air. Belum lagi berbagai jabatan yang baru saja diembannya, seperti Koordinator PPKM Wilayah Jawa dan Bali dan Ketua Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Insiden pemukulan terhadap pegiat media sosial sekaligus dosen Universitas Indonesia (UI) Ade Armando mendapat perhatian dari berbagai pihak. Sebab, tindak kekerasan tersebut dianggap tidak manusiawi.

Penambahan anggaran penting dilakukan mengingat sektor pertanian selama ini terbukti mampu menopang perekonomian negara.