Ketidaksetujuannya lantaran CFW merupakan cermin generasi muda Indonesia yang berkreativitas tanpa sokongan kekuatan modal. Mereka murni lahir dari talenta-talenta muda yang memiliki semangat pantang berputus asa.

Harus ada kajian mendalam dari BPOM karena kemasan air minum sekali pakai menimbulkan limbah plastik yang tidak terkendali.

Pendekatan negara, tidak cukup sekedar berupa imbauan moral, meminta komitmen pengusaha atau semacam gentlemen agreement terkait dengan penyediaan CPO sebagai bahan baku minyak goreng dalam negeri. Hal seperti itu adalah pendekatan kultural dalam masyarakat. Pendekatan Pemerintah mestinya lebih bersifat struktural berbasis regulasi.

Berikan edukasi kepada masyarakat tentang medium penularan, cara pencegahan, dan faktor yang bisa memicu terjangkitnya penyakit cacar monyet. Langkah preventif harus lebih diutamakan mengingat masih minimnya sosialisasi mengenai penyakit ini.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengapresiasi sekaligus mendukung Kapolresta Tangerang, Kombes Raden Romdhon Natakusuma.

Pemerintah Indonesia perlu mencontoh kebijakan Pemerintah Malaysia yang mampu memberikan subsidi minyak goreng, sehingga meringankan beban ekonomi masyarakatnya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya resmi memasukkan mantan Bupati Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, Mardani H Maming dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) atau buron.

Legislator Dapil Kalimantan Tengah ini melihat, pemerintah memberikan perhatian yang serius terhadap upaya memacu nilai investasi khususnya dari sektor manufaktur. Sebab, aktivitas industrialisasi tersebut dapat membawa efek berganda yang luas terhadap perekonomian secara nasional.

Politikus PPP ini mengimbau, polisi lebih baik mengingatkan para pemuda yang berkumpul di sana untuk lebih tertib dan mengikuti aturan yang berlaku. Terlebih, yang menyangkut soal waktu berkumpul dan bubar hingga kebersihan di lokasi.

Tidak perlu revisi UU Pemilu atau dikeluarkan perpu terkait dengan disahkannya tiga DOB (daerah otonomi baru) di Papua, yaitu Papua Barat Papua Selatan dan Papua Pegunungan untuk ikut perhelatan demokrasi (Pemilu 2024). Hal ini karena saat ini tahapan Pemilu 2024 sudah dimulai pada tanggal 14 Juni 2022.