Penugasan terhadap kementerian dan lembaga pemerintah non kementerian itu akan dituangkan dalam Intruksi Presiden (Inpres).

Wakil Ketua Fraksi PKS ini menyebut, Pemerintah harus serius melaksanakan revisi ini agar tidak mundur lagi dari waktu yang diharapkan. Mengingat isu revisi Perpres ini sudah lama direncanakan tapi hingga sekarang belum terlihat kejelasannya.

Hal itu disampaikan Presiden Jokowi setelah menerima laporan Tim Penyelesaian Non Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat Masa Lalu (PPHAM) 

Kebijakan tersebut membuat petani tambak mengalami kesulitan mendapatkan pupuk. Untuk itu, pemerintah diharapkan dapat membuat regulasi baru untuk juga menyalurkan pupuk bersubsidi kepada petani tambak.

Begini Saran Dewan Energi Terkait Pembatasan BBM Subsidi

Pemerintah pertimbangkan penurunan harga BBM bersubsidi

BPH Migas bongkar modus penyalahgunaan BBM subsidi

Erick Thohir ungkap alasan pembatasan beli Pertalite belum diberlakukan

Harga BBM jenis Pertamax akan turun harga menjadi 12.800 per liternya pada pukul 2 siang ini.

BPH Migas sebut tahun ini konsumsi BBM Subsidi bakal meningkat