Mestinya yang bersangkutan sebelum melempar statment ke ruang publik untuk terlebih dahulu memahami kebutuhan baja dalam negeri seperti apa. Agar tidak ngawur statmentnya.

Kenapa sih Kemenperin tidak mencabut-cabut itu aturan, ada apa? Itu Menteri Perindustrian Baja Dalam Negeri atau (Menteri) Baja Cina

Kini saat yang tepat bagi PTFI untuk menyelesaikan PR yang sudah berlangsung lebih dari lima tahun tersebut. Pemerintah juga harus segera ambil tindakan untuk memfasilitasi penyelesaian masalah ini. Jangan dibiarkan berlarut-larut. Apalagi sekarang ini kondisi PTFI sedang bagus-bagusnya.

Ulah Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Dairi Budianta Pinem yang mengomentari berita pernyataan Ketua DPR RI Puan Maharani berbuntut panjang.

Fraksi PKS mendesak para Menteri dan jajaran birokrat terkait tata kelola migor curah, khususnya Menperin yang menjadi ujung tombak kebijakan ini, agar sigap dan gerak cepat dengan kebijakan teknis turunan.

Sekarang masih proses sidang etik, alangkah baiknya kita tunggu hasilnya. Tetapi juga harus dipastikan, bahwa sidang etik berlangsung terbuka, transparan, nanti hasilnya juga disampaikan secara terbuka.

Pengumuman itu penting agar publik tahu persis masalah sebenarnya dari persoalan kelangkaan dan mahalnya harga migor curah di pasaran. Saya sendiri masih meyakini, permasalahannya bukan hanya di tingkat distributor, tetapi yang utama adalah di tingkat produsen. Laporan Kemenperin terakhir, menunjukkan bahwa jumlah produksi migor masih jauh di bawah angka kebutuhan harian yang 8 ribu ton per hari.

Wakilk Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengapresiasi keberhasilan Dirkrimsus Polda Kaltara AKBP Hendy F Kurniawan dalam membongkar kasus tambang emas liar atau illegal yang diduga melibatkan seorang anggota polisi berinisial HSB.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana akan memberikan pendidikan politik cerdas berintegritas kepada seluruh peserta Pemilu 2024.