Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad mengaku belum tahu soal usulan kenaikan pajak penambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen oleh Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati.

Komisi X DPR RI mengkritisi rencana pemerintah yang akan mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) kepada jasa pendidikan seperti sekolah.

Ketua YLKI, Tulus Abadi menilai kebijakan tersebut tidak manusiawi. Apalagi saat ini daya beli masyarakat merosot drastis, akibat dihantam pandemi Covid-19.

Komisi X DPR RI mendukung perintah Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) ke Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) RI, Nadiem Makarim tentang pembelajaran tatap muka (PTM) yang berlangsung Juli 2021 mendatang.

Ketua Komisi VI Faisol Riza, memandang total catatan utang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mencapai 59,65 miliar dolar Amerika Serikat atau setara Rp 851,160 triliun merupakan hal yang lazim, meskipun tetap berpotensi macet oleh pandemi Covid-19.

Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mengingatkan Kemenhub secara khusus dalam hal ini Ditjen Hubdat, Ditjen Hubud dan Kepala BPTJ Kemenhub untuk lebih mengutamakan program prioritas untuk tahun 2022 mendatang.

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Arwani Thomafi meminta Kementerian PUPR khususnya Ditjen Cipta Karya, Ditjen Penyediaan Perumahan dan Ditjen Pembiayaan Infrastruktur untuk meningkatkan persentase program padat karya.

Ketua Banggar DPR RI MH. Said Abdullah mendorong penyusunan kebijakan fiskal dengan mempertimbangkan kebijakan pengendalian laju inflasi. Untuk itu perlu asumsi dasar kebijakan fiskal yang tepat di tahun depan.

Materi pembekalan antikorupsi kali ini disampaikan oleh dua Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango dan Alexander Marwata

Ketua Komnas PA Arist Merdeka Sirait tegas mengimbau para ibu menolak bahaya BPA.