Ketua Komisi V DPR, Lasarus meminta segera dilakukan investigasi atas insiden tabrakan kereta api Turangga dengan KA lokal Bandung Raya.

Saya ragu Pemerintah melalui Kementerian Tenaga Kerja dan Kementerian Perindustrian melakukan audit ini. Sebab hingga pekan kedua pasca terjadi ledakan tungku smelter PT. ITSS ini belum ada kabar apapun yang disampaikan Pemerintah. Sementara di Kepolisian kasus ini sudah masuk ke tahap penyidikan.

Kami sedang mempersiapkan kerjasama dengan Mandiri Taspen untuk membantu perencanaan masa pensiun, satu diantaranya mungkin program wirausaha. Dalam waktu dekat ini, akan segera kita tuntaskan pembahasan pembekalan persiapan usaha untuk teman-teman yang akan memasuki masa purnabakti.

Penguatan data dari cadangan Migas kita. Data-data yang kita tawarkan ke investor itu data-data yang sudah jadi. Karena itu investor perlu kepastian untuk melakukan eksplorasi.

Karena yang bisa menghentikan apa yang dilakukan oleh Israel sekarang ini hanya Amerika Serikat dan juga negara-negara barat. Ini menunjukkan reputasi mereka, kalau mereka membiarkan ini, artinya mereka berpartisipasi di dalam proses genosida yang telah dan sedang terjadi.

Proses pemeriksaan di Kepolisian dan Kementerian harus berjalan secara bersamaan, agar diketahui penyebab sebenarnya kecelakaan yang menelan 21 korban jiwa dan 30 korban luka yang hingga kini dirawat di rumah sakit.

Pada tahun 2024, anggaran untuk infrastruktur dasar IKN ditambah lebih besar besar, ditargetkan mencapai Rp 40,6 triliun, sehingga totalnya dengan tahun 2023 akan mencapai Rp 68 triliun. Oleh karena itu, saya menilai bahwa nominal pagu ini tidak konsisten dengan apa yang disampaikan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI pada 20 November 2023.

Bansos adalah amanah UUD 1945. Negara punya kewajiban memastikan rakyatnya tidak ada yang kekurangan dalam hal bahan pokok, termasuk rakyat kecil. Kalau dihapus, program itu bukan pilihan yang bijak. Justru hanya akan menambah beban baru bagi negara nanti­nya.

Anggaran Rp26 triliun itu hanya memenuhi sepertiga dari kebutuhan kuota pupuk subsidi nasional yang mencapai Rp70 triliun. Ini jelas tidak cukup.