Momentum ini tepat untuk memangkas aturan yang terlalu rumit tanpa mengurangi esensi pendidikan.

Masyarakat yang kehilangan tempat tinggal dan akses infrastruktur vital harus menjadi prioritas pemerintah dalam proses pemulihan ini.

Situasi ini menunjukkan dengan sangat jelas bahwa ketahanan pendidikan Indonesia terhadap bencana masih sangat rendah. Dalam kondisi darurat seperti ini.

Ribuan sekolah rusak dan ratusan ribu siswa terdampak. Negara tidak boleh membiarkan anak-anak berhenti belajar hanya karena lambat merespons.

Ketua Komisi V DPR Lasarus menilai pemerintah lambat dalam menetapkan status bencana pada minggu pertama musibah banjir di wilayah Sumatera.

Ketika PTDI akan membeli produk terkait bahan baku, tidak banyak yang tersedia di Indonesia sehingga harus impor.

RUU PSDK punya semangat memperkuat penegakan hukum di Tanah Air. Paling penting, payung hukum ini menghadirkan keadilan restoratif dan rehabilitatif bagi korban

Kita minta agar prosesnya dilakukan sesuai dengan hukum, dengan ketentuan hukum yang berlaku mau mengedepankan praduga tak bersalah.

Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menegaskan bahwa penataan ASN menjadi salah satu prioritas terbesar yang dikerjakan Komisi II sepanjang tahun ini.

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie O.F.P mengingatkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk lebih disiplin dalam menyusun perencanaan kerja lembaganya.