Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN Tahun 2018 mulai dibahas di Badan Anggaran (Banggar) DPR RI. Pembahasan ini melibatkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Politik anggaran harus dilaksanakan dalam rangka pemenuhan amanah Undang-Undang (UU) dengan mengaitkan antara semua bentuk penerimaan dan pengeluaran uang negara serta dampak yang ditimbulkan terhadap kesejahteraan rakyat.

Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan tudingan kubu 02 Prabowo Subianto soal dugaan penyalahgunaan anggaran pendapatan belanja negara (APBN) dan program kerja pemerintah tidak terbukti.

Analis APBN Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara (PKAKN) Badan Keahlian DPR RI Kiki Zakia menyoroti Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Bantuan ini berasal dari APBN dan DAK sektor pertanian untuk kabupaten ini tahun 2019

KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap politikus PAN, Sukiman sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan dana perimbangan pada APBN-P 2017 dan APBN 2018 untuk Kabupaten Pegunungan Arfak.

KPK bakal mengusut dugaan suap terkait proses pembahasan Dana Alokasi Khusus (DAK) di beberapa kabupaten atau kota yang bersumber dari APBN atau APBN-P.

Suwandi menekankan untuk mempercepat swasembada, penanaman bawang putih oleh importir maupun APBN dilaksanakan di lokasi baru. Istilahnya perluasan areal tanam baru (PATB).

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) memastikan adanya kebocoran pada APBN akibat kejahatan korupsi. Namun, kebocoran itu tidak sebesar yang disampaikan Prabowo Subianto.

KPK akan mengusut informasi adanya kebocoran APBN sebesar Rp500 triliun sebagaimana disebut capres Prabowo Subianto. KPK akan menindak jika benar-benar ada bukti.