Jika masih harus menunggu Permenkes, sama sekali tidak menyederhanakan regulasi. UU Kesehatan dibuat dengan sistem Omnibus dengan dalih menyederhanakan regulasi, namun aturan turunannya malah harus berbelit-belit dan birokratis.

Pemerintah harus memberikan penjelasan yang jelas dan mendetail mengenai kebijakan ini, dengan menekankan bahwa penyediaan alat kontrasepsi merupakan langkah preventif untuk kesehatan reproduksi dan bukan untuk mendorong perilaku seks bebas.

Kita harus jaga keseimbangan dari biaya produksi dan harga jual, semua agar Pertamina bisa terus beroperasi secara sehat.

Dikatakan Gus Halim, Rapat Pimpinan Paripurna ini sangat penting karena melakukan Evaluasi Kinerja Kemendes PDTT hingga Semester I Tahun 2024

Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani meminta Pemerintah untuk mengimplementasi program edukasi yang efektif bagi anak-anak dan remaja demi mengatasi dampak negatif perjudian online.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI mengimbau pemerintah untuk memperhatikan beberapa aspek penting dalam kebijakan penyediaan alat kontrasepsi bagi pelajar yang baru-baru ini diatur dalam PP Nomor 28 Tahun 2024.

Sosialisasi Empat Pilar MPR, Ketua MPR Dorong Peningkatan Kesetaraan Gender

Bertemu Mentan, Ketua MPR Apresiasi Kesiapan Realisasikan Program Makan Bergizi Presiden Terpilih

Siti Fauziah: Wanita Indonesia Berperan Besar Dalam Kemerdekaan Serta Pembangunan Bangsa

Kita mungkin ingat Perang Diponegoro terjadi pada 1825–1830, tetapi mengapa terjadi perang, kenapa harus perang, kita tidak tahu. Ini yang disebut narasi atau nalar, atau berpikir kritis.