Semestinya, kata Romli, KPK harus memeriksa semua pihak yang diduga ikut terlibat secara langsung atau tidak langsung.
Pakar Hukum Tata Negara, Margarito Kamis menilai penting bagi KPK untuk memeriksa mantan Ketua Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Puan Maharani dalam kasus dugaan korupsi e-KTP.
Fakta persidangan kasus dugaan korupsi e-KTP menyebut adanya aliran dana ke tiga partai politik, Demokrat, Golkar, dan PDIP. Jumlahnya cukup fantastis, yakni Demokrat dan Golkar senilai Rp 150 miliar dan PDIP Rp 80 miliar.
Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto disebut akan segera mendeklarasikan diri sebagai calon presiden (Capres) 2019 mendatang.
Pemberian pertama dilakukan pada 20 Mei 2017 yang diberikan Kabag Inspektorat Jenderal Kemendes PDTT Jarot Budi Prabowo sebesar Rp200 juta di ruang kerja Ali Sadli.
Selanjutnya sanksi administrasi, calon yang diusung terbukti pidana dan sudah memiliki kekuatan hukum tetap adanya mahar politik akan didiskualifikasi.
Jika Jokowi dipastikan maju di pilpres 2019, lalu siapa lawan tangguh Jokowi? Ada dua nama potensial yaitu Prabowo Subianto dan Anies Rasyid Baswedan.
Ketua Komisi IV DPR RI, Edhy Prabowo menyebut kebijakan impor beras mengkhianati petani kita sendiri.
Pengakuan La Nyalla Matalitti terkait permintaan uang sejumlah Rp 40 miliar oleh Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto untuk maju di Pilgub Jatim, ternyata tak sebanding dengan yang disampaikan Kapolri Jenderal Tito Karnavian.
Melihat peta perkubuan di pilkada serentak 2018, kemungkinan besar hanya akan ada tiga pasang capres/cawapres, atau maksimal empat pasang.