Kalangan dewan menilai aturan Aparatur Sipil Negara (ASN) dilarang berafiliasi HTI dan FPI sangat berlebihan.

Menurut anggota Komisi VI DPR RI Nevi Zuairina, Bulog sejatinya harus dapat dikembalikan fungsinya menjadi lembaga stabilisasi pangan di bawah presiden. 

Kalangan dewan mendorong pemerintah bersama lembaga legislatif untuk memajukan pendidikan nasional lewat penyusunan Peta Jalan Pendidikan 2020-2035 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI. 

Dewan Pengawas (Dewas) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan yang terpilih nantinya harus menjalankan fungsi pengawasan terhadap jajaran direksi BPJS Ketenagakerjaan secara ketat. 

Wahyu Sanjaya ditetapkan menjadi Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI menggantikan Marwan Cik Asan. 

Kalangan dewan mengkritik kebijakan pemerintah yang secara resmi akan mulai menaikkan cukai rokok atau Cukai Hasil Tembakau mulai 1 Februari 2021 mendatang. Aturan tersebut akan mematok tambahan cukai sebesar 12,5 persen. 

Dewan Pengawas (Dewas) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang terpilih melalui uji kelayakan dan kepatutan di Komisi IX DPR diharapkan mampu menjalankan fungsi pengawasan terhadap BPJS Kesehatan. 

Kalangan dewan meminta pemerintah membenahi tata laksana teknis karantina bagi warga negara Indonesia (WNI) yang baru saja melakukan perjalanan dari luar negeri. 

Kalangan dewan meminta Komisi Yudisial (KY) untuk memiliki bank data yang menyimpan profil (profilling) lengkap para hakim yang akan menjadi calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung (MA) RI. 

Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) sangat baik karena telah terbukti selama satu tahun ini mampu membangkitkan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).