Dinasti politik dinilai menjadi persoalan ketika dinasti politik tersebut membajak dan membonsai demokrasi, khususnya untuk negara-negara berkembang, termasuk Indonesia.

Saya sebagai ketua pengarah dari HUT Ke-59 Partai Golkar, kami telah mengundang Bapak Presiden RI, Bapak Insinyur Joko Widodo, mengundang juga Pak Prabowo dan juga Mas Gibran, dan para ketum partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju.

Menurut pengamat politik, Ujang Komarudin putusan MK bersifat final dan mengikat. Polemik ini seharusnya cukup di ranah hukum, jangan ditarik ke politik.

Putusan MK tentang Usia Capres-Cawapres menjadi basis nepotisme dan dinasti politik. Bukan untuk anak muda dan justru sebagai pertanda kehancuran demokrasi sekaligus mencederai Pemilu 2024.

Kami memandang, kemunduran demokrasi di Indonesia yang menjadi sorotan dua media internasional tersebut merupakan fakta persoalan politik yang nyata terjadi dan tak terbantahkan, terutama jika mencermati dinamika politik elektoral jelang 2024.

Pertemuan ini juga mencerminkan kedewasaan politik dari ketiga capres yang hadir. Mereka merespons undangan Presiden dengan baik, menjalin kerjasama, dan menggelar jumpa pers bersama. Situasi ini sebagai awal yang baik dalam persiapan Pilpres 2024.

Kasus dugaan ujaran kebencian atau berita bohong dengan terlapor pengamat politik Rocky Gerung naik ke tahap penyidikan.

Ganjar Pranowo mengatakan seorang pemimpin harus bisa membedakan posisinya ketika menjadi kader partai politik atau ketika menjadi sebuah pemimpin negara dan kepala daerah.

Jokowi dan Politik Dinasti: Perlawanan dan Arogansi Kekuasaan

Barisan pemuda yang mengatasnamakan Manifesto Politik bergerak mendukung pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN).