Kami di Komisi IV DPR sebetulnya sudah mendorong agar ada peningkatan anggaran ke Ditjen PSDKP sebagai pengawas dan pembela kepentingan di laut kita. Kalau kita lihat, anggarannya kecil sekali, tidak sampai Rp1 triliun.

Saya kira KIP Kuliah perlu diperbanyak dan penyebarannya harus lebih merata, terutama untuk perguruan tinggi swasta dan juga perguruan tinggi yang berakreditasi B dan C.

Untuk teman-teman (pegawai) yang masih aktif untuk bisa memanfaatkan fasilitas yang ada, baik Tapera maupun Taspen. Sehingga nanti pada saat memasuki masa purna bakti mempunyai nilai tambah yang bisa dimanfaatkan.

Pemerintah harus dapat memaksimalkan dukungan dunia internasional ini untuk mensukseskan program transisi energi nasional yang sekarang ini masih didominasi oleh energi fosil.

Ketua DPR RI Puan Maharani menghadiri pertemuan parlemen anggota MIKTA (Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, dan Australia) yang merupakan negara-negara middle power (kekuatan menengah).

Ketua BKSAP DPR RI Fadli Zon menyampaikan kuliah umum bertema `Diplomasi Parlemen DPR RI Dalam Konteks: Resolusi Konflik Global` di hadapan 350 mahasiswa program Magang Kampus Merdeka.

Saya juga mencatat bahwa Indonesia dan Zimbabwe telah menjalin kerja sama melalui pembuatan MoU di berbagai bidang seperti pertahanan, kesehatan, farmasi, dan perdagangan. Dan kami berharap mekanisme kerja sama yang ada dapat memberikan manfaat bagi kedua negara.

Kami tidak mau dihakimi oleh masyarakat atas adanya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ini, menggunakan pelat DPR.

Sebagai wadah informal, Presidential Club bisa saja menjadi tempat untuk melakukan lobi atau pertemuan informal. Hal ini sah-sah saja dilakukan oleh Presiden.

Ini kewenangan Pemerintah. Karena terkait BBM bersubsidi, baik jenis, jumlah, harga dan wilayah distribusinya ditetapkan oleh Pemerintah melalui pembahasan dengan DPR.