Perhatian pemerintah terhadap UMKM sudah baik dan serius. kita bisa melihat, hampir di semua kementerian mempunyai nomenklatur UMKM. khususnya Mitra komisi VI, semua kementerian dan lembaga mempunyai program untuk UMKM.

KUHP peninggalan Belanda yang berlaku saat ini memiliki kecenderungan menghukum, tidak memiliki alternatif sanksi pidana serta belum memuat tujuan dan pedoman pemindanaan.

Kabarnya Pak Yudo. Saya juga dapat kabar begitu, tapi tetap nanti harus tunggu surpresnya ya.

Kejagung melakukan sita eksekusi terhadap 1,52 juta meter persegi lahan milik terpidana Benny Tjokro di wilayah Banten dan Jawa Barat (Jabar).

Perlu adanya pengukuran ulang terhadap HGU-HGU yang telah dikeluarkan oleh BPN. Karena temuan-temuan kami serta laporan-laporan ke Komisi II, banyak HGU yang terlambat dan banyak HGU yang tidak dipergunakan sesuai dengan perizinan. Bahkan memperluas atau mengekspansi yang mengambil tanah-tanah masyarakat, sehingga menjadi konflik di tengah-tengah masyarakat.

Kita apresiasi, support dan mendukung langkah pemerintah yang sudah menggulirkan program vaksin booster kedua. Saya kira berikutnya kepada masyarakat kita yang belum divaksin maupun yang belum di booster, ayo selamatkan diri, perkuat diri dengan menambah daya tahan tubuh kita melalui vaksin Booster.

Ya saya rasa mekanisme soal pemberhentian Hakim MK sudah melalui mekanisme di DPR seperti kita tahu bahwa DPR mempunyai fungsi pengawasan dan juga yang kemudian diberhentikan itu hakim dari usulan DPR RI.

Yang sangat penting yakni pemerintah harus segera membuat peta data kerusakan wilayah dan juga data-data bantuan yang dibutuhkan para korban sehingga masyarakat yang ingin membantu bisa memberikan dengan cepat serta dan tepat sasaran.

Saya kira gerak Pemerintah sudah cukup baik, artinya Presiden sudah perintahkan semua pembantunya untuk segera menangani masalah bencana yang akhir-akhir ini bersamaan di beberapa daerah seperti kondisi bencana gempa di Cianjur sekarang ini.

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kemenhub hingga November 2022 sebesar Rp7,6 Triliun atau 90,14 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp8,6 triliun.