Kita tentu berharap vaksin karya anak bangsa benar-benar bisa menjadi kado Dirgahayu 77 Kemerdekaan Republik Indonesia pada Agustus ini. Sehingga kita semua bisa merasakan kebanggaan, produk asli nasional bisa membantu penanggulangan pandemi Covid-19.

Infrastruktur digital daerah terpencil akan membuka akses keterisolasian masyarakat.

Saya kira masyarakat agar secara bijak hemat menggunakan BBM, dan sudah mulai mulai secara bertahap beralih menggunakan energi baru dan terbarukan (EBT), agar subsidi BBM yang hampir 16 persen dari APBN kita bisa digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pertanian yang bermanfaat bagi rakyat tidak hanya habis dibakar.

Pemerintah harus memperberat besaran kompensasi bagi pengusaha yang tidak mau kontrak dengan PLN dan harus bersikap tegas kepada pengusaha batubara yang tidak memenuhi kewajiban DMO ini. Kalau kompensasinya rendah, mereka lebih pilih bayar kompensasi dari pada mematuhi DMO.

Mestinya saat pembahasan UU itu pemerintah sebenarnya sudah paham. Mestinya pemerintah bisa menyiapkan PP atau perpres yang menjadi satu paket dengan UU. Masyarakat berhak untuk mengawal PP dan perpres supaya segera mungkin terbit supaya menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum dan hakim.

Bulan Imunisasi Anak Nasional dicanangkan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) berupa kegiatan pemberian imunisasi tambahan campak-rubela dan pemberian imunisasi pada anak yang belum mendapatkan imunisasi lengkap.

PP yang berlaku sekarang masih kurang adaptif dengan perubahan Harga Batu Bara Acuan (HBA). Sehingga nilai pendapatan negara tidak dapat maksimal.

Menurut Anggota Komisi III DPR RI, Benny Kabur Harman, setidaknya ada sekitar 10 orang yang diamankan dalam aksi tersebut. Informasi itu didapatkannya dari salah seorang peserta aksi yaitu Rio Prakoso.

Saya meminta pemerintah tidak hanya berkomentar terkait naiknya harga BBM untuk nelayan ini yang telah membuat mangkrak 2000 lebih kapal nelayan dan mengancam jutaan nelayan menganggur.

Problemnya adalah ketika asrama haji itu dimiliki oleh pemerintah daerah. Kementerian Agama tidak dapat mengintervensi anggaran. Oleh karena itu kami berharap bahwa Asrama Haji Donohudan tetap bisa melayani jemaah dengan pelayanan yang terbaik.