Kementerian Ekraf bersama dengan Kementerian Koperasi (Kemenkop) menandatangani nota kesepahaman atau MoU mengenai Sinergi Ekonomi Kreatif dan Koperasi.

Komite I DPD RI melaksanakan Kunker ke Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 10 Juli 2025, dalam rangka Inventarisasi Materi Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

 Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto terus berkomitmen untuk memberantas buta huruf Alquran di Indonesia

Anggota Komisi VI DPR RI Nasim Khan mengingatkan Kemenkop-UKM agar program strategis nasional pembentukan Koperasi Desa Merah Putih tidak hanya menjadi sarana kredit konsumtif.

Mendes Yandri bersama BNN dan Baharkam Mabes Polri sepakat untuk turun ke desa untuk menyatakan perang terhadap narkoba.

Komite III DPD RI telah menuntaskan finalisasi hasil pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Demikian itu merupakan kewenangan pembentuk Undang-Undang. Suatu norma dalam Undang-Undang yang merupakan kebijakan hukum terbuka tidak dapat dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Wamensos Agus Jabo Priyono menyebut kehadiran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih diharapkan mampu memperpendek jalur penyaluran bantuan sosial

Komite IV DPD RI melaksanakan kegiatan Uji Sahih terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang PNBP di Provinsi Bali.

Siklus ekonomi ada BUM Desa, Kopdes Merah Putih dan MBG, ini perannya bisa diambil oleh pemuda