Anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra, Fadli Zon menegaskan, pemerintah melakukan praktik otoritarianisme karena membubarkan FPI tanpa proses pengadilan.

Maka dari itu, Pemerintah melakukan kebijakan yang dituangkan dalam surat keputusan bersama (SKB) dan ditandatangani oleh sejumlah petinggi lembaga negara.

Turki juga setuju untuk membeli 50 juta dosis CoronaVac, vaksin yang diproduksi oleh Sinovac China. 

Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Ace Hasan Syadzily menegaskan, pemerintah memiliki kewenangan dan dasar hukum yang kuat dalam melarang aktivitas organisasi FPI. 

Israel dan Uni Emirat Arab (UEA) mencoba untuk menutup Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) karena badan tersebut terus menghadapi krisis keuangan 

Penurunan tersebut disebabkan karena pemerintah memiliki program jangka panjang yang fokus membangun sumber pangan di tiap-tiap daerah.

Pemerintah resmi melarang semua kegiatan Front Pembela Islam (FPI). Dengan demikian, FPI adalah Ormas terlarang.

Kasus Covid-19 terus mengalami kenaikan, pemerintah berupaya optimalkan fasilitas kesehatan.

Langkah pemerintah harus didukung penuh untuk menekan angka penularan COVID-19. Menurutnya, keselamatan masyarakat hukum tertinggi.

Ketua Komisi III DPR Herman Herry mempersilakan pemerintah untuk mengaktifkan polisi siber jika bertujuan melindungi masyarakat.