Langkah ini berkaitan dengan proses sidang etik Nurul Ghufron di Dewas KPK.

Sebab tidak ada satupun dari pihak prinsipal dari KPU yang hadi

Sidang etik Nurul Ghufron akan ditunda hingga pekan mendatang.

Diharapkan penyaluran pupuk bersubsidinya yang beralih dari melalui T-Pubers ke aplikasi iPubers sudah selesai di dalam memadupadankan datanya. Sehingga, petani nanti bisa betul-betul hanya bermodalkan Kartu Tanda Penduduk (KTP), bisa melakukan tebus pupuk.

Fraksi PKS sejak awal secara tegas menolak undang-undang omnibus law cipta kerja bahkan hingga walk out dari Sidang Paripurna. Sikap itu sejalan dengan aspirasi buruh dan berbagai elemen bangsa.

Dewas menyatakan telah cukup bukti untuk menyidangkan etik Nurul Ghufron.

Lembaga peradilan tersebut telah menerima 297 gugatan sengketa Pileg 2024.

Ghufon diduga melanggar etik terkait mutasi pegawai Kementan.