Karena memang sesuai dengan apa yang diharapkan.

Alhamdulillah, baru saja kami mengesahkan Undang-Undang TNI yang sudah memenuhi asas legalitas. Semua proses pembahasan ini telah dilakukan secara terbuka dan melibatkan berbagai elemen masyarakat.

Penambahan 2 tugas pokok dalam OMSP tersebut meliputi membantu dalam upaya menanggulangi ancaman pertahanan siber dan membantu dalam melindungi dan menyelematkan warga negara serta kepentingan nasional di luar negeri.

Saya kembali sampaikan bahwa berdasarkan hasil pembahasan substansi materi menyepakati dan menyetujui RUU TNI yang dibahas fokus hanya pada 3 substansi utama, yaitu yang pertama terkait dengan Pasal 7, yaitu tugas pokok TNI dalam operasi militer selain perang.

Jika memang benar ada perintah seperti yang disampaikannya tunjukkan siapa yang memberi instruksi, jangan hanya menggiring opini.

Saya bukan hanya berbicara sebagai anggota DPR, tapi juga sebagai bagian dari pelaku UMKM. Dan faktanya, banyak dari mereka yang sekarang justru semakin terjepit.

Kalau Ibu (Megawati) tuh cuman jangan sampai dwifungsi kembali lagi, supremasinya tetap sipil.

Proses hukum terhadap oknum yang diduga terlibat dalam penembakan ini harus dilaksanakan dengan akuntabel, transparan, dan bertanggung jawab.

RUU TNI memberikan kepastian hukum dalam penugasan prajurit di ranah sipil, hal ini bertujuan untuk memberikan landasan yang jelas bagi prajurit TNI yang bertugas di bidang pertahanan.

Sehingga dia dibutuhkan, tidak perlu mencari perwira tinggi atau Panglima TNI yang baru, ya sudah diperpanjang, jadi begitu.