Hingga saat ini belum ada urgensi untuk melakukan amandemen Undang-Undang Dasar 1945, termasuk `menghidupkan` kembali garis besar haluan negara (GBHN) atau pokok-pokok haluan negara (PPHN).

Wakil Ketua MPR RI, Jazilul Fawaid alias Gus Jazil angkat bicara terkait amandemen kelima UUD 1945 untuk mengubah pasal 7 tentang masa jabatan presiden yang belakangan jadi polemik.

Jazilul Fawaid, menguraikan selama ini ada anggapan bahwa para penghafal Al Qur`an terkadang mempunyai pikiran yang radikal.

Politisi PDI Perjuangan, Ahmad Basarah menekankan bahwa tidak ada pembahasan mengenai wacana amandemen Undang-Undang Dasar 1945 kelima untuk mengubah Pasal 7 tentang masa jabatan Presiden.

Ahmad Basarah menegaskan bahwa kekerasan dan sentimen Anti-Asia di Amerika tidak terlepas dari agresivitas kebijakan luar negeri Amerika terhadap Asia selama 4 tahun pemerintahan Trump yang singkat.

Kesadaran dari masyarakat harus ditingkatkan untuk benar-benar memahami tujuan dari kebijakan yang diterapkan pemerintah dalam upaya mengendalikan penyebaran virus korona.

Syarief Hasan menilai, langkah Pemerintah ini tepat untuk meminimalisir potensi penyebaran Pandemi Covid-19.

Perempuan dan anak perempuan merupakan kelompok rentan yang terdampak pandemi secara global.

Penetapan majelis hakim yang akhirnya membolehkan sidang secara langsung atau offline itu, menunjukan majelis hakim masih mempertimbangkan tuntutan hati nurani dan keadilan hukum.

substansi PPHN yang bersifat filosofis akan menjabarkan cita-cita Indonesia merdeka sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945).