Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto meminta Pemerintah tidak menaikkan harga bahan bakar minyak alias BBM bersubsidi. Sebab, harga minyak dunia yang sekarang masih di bawah besaran asumsi makro yang tercantum dalam APBN 2022 yaitu sebesar 100 dolar Amerika per barel.

Sebenarnya tiga dan satu Undang-Undang yang akan kita bahas ini akan mempunyai implikasi yang sama, kita akan membicarakannya hari ini karena terkait dengan adanya pasal atau ayat dalam Undang-Undang ketiga dan yang satu akan kita bahas itu adalah terhadap persiapan penyelengaraan Pemilu 2024.

Saya mengucapkan terima kasih tadi di rapat paripurna pak ketua sudah memimpin dan menyetujui ratifikasi perjanjian Indonesia Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (IK-CEPA).

Penggunaan dana APBN secara besar-besaran untuk membangun IKN membuktikan kekhawatiran Fraksi PKS sejak awal bahwa proyek IKN hanya akan membebani APBN dan tujuan pemerataan yang diharapkan tidak akan tercapai.

Kalau kebijakan ini yang tetap akan diambil, maka artinya Pemerintah  membiarkan penyaluran BBM bersubsidi yang tidak tepat sasaran.Orang miskin bertambah bebannya, sementara orang kaya tetap menikmati BBM bersubsidi. Ini kan semakin tidak adil.

Kemajuan bangsa di era digital sangat bergantung pada kreativitas anak-anak muda.

Penghentian operasi pasca-jebolnya tanggul penampung limbah raksasa.

Pemerintah dapat membatasi pihak yang boleh membicarakan rencana kenaikan BBM ini. Tunjuk satu menteri yang berwenang dan kompeten menjelaskan masalah ini ke masyarakat. Dengan demikian data yang dirilis Pemerintah tidak beda-beda.

Istilah `yang terhormat`, penting agar mereka tahu diri. Itulah makna panggilan itu. Rapat Parlemen itu rapat serius, jangan main-main dan banyak bercanda.

Ada usulan memang dari beberapa Anggota, agar Komisi VII mengadakan Raker khusus untuk membahas persoalan pembatasan ataupun penyesuaian harga BBM bersubsidi.