Nadiem Anwar Makarim dinilai terlalu eksklusif dalam menangani pendidikan di Indonesia.

Soal kinerja di Kemendikbud, sampai sekarang belum ada tanda-tanda perbaikan

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim menggelar silaturrahmi via daring dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) pada Selasa (30/6).

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) meluncurkan tiga kebijakan untuk mendukung mahasiswa dan satuan pendidikan yang terdampak pandemi Covid-19.

Dia beranggapan bahwa sejumlah aktivitas prioritas yang berhubungan dengan kelulusan mahasiswa, seperti skripsi, tesis, maupun disertasi sangat sulit dilakukan bila hanya via daring (online).

Mendikbud memberikan sejumlah aturan yang wajib ditaati oleh satuan pendidikan. Pertama ialah mengurangi kapasitas peserta didik di kelas sampai 50 persen

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim menegaskan, orang tua boleh melarang anaknya pergi ke sekolah bila khawatir dengan penularan Covid-19.

Enam persen sekolah tersebut, kata Mendikbud, berada di zona hijau Covid-19. Namun pelaksanaanya tetap harus mengikuti protokol kesehatan yang ketat.

Ikatan Guru Indonesia (IGI) melontarkan kritik keras terhadap Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), dengan menyebut institusi yang digawangi oleh Nadiem Anwar Makarim itu kementerian terserah.

Menurut dia konyol apabila dugaan ini benar terjadi, sebab Nadiem pernah terjun dalam dunia teknologi informasi (TI/IT) ketika menjadi CEO Gojek, sebelum akhirnya melepas jabatan tersebut sebelum diangkat sebagai Mendikbud.