KPK juga menetapkan Direktur CV Prima, Rahmat Wardi, sebagai tersangka.

KPK mencatat uang yang dikeluarkan untuk penggunaan jasa konsultan itu mencapai Rp390 miliar.

Hal itu tak hanya dialami lembaganya saja, tetapi juga kepolisian dan Kejaksaan.

Pengajuan banding ini dilakukan KPK untuk mengejar asset recovery atau pemulihan kerugian keuangan negara.

Dengan disahkannya RUU Perampasan Aset akan memudahkan upaya dalam mengembalikan kerugian keuangan negara dari hasil tindak pidana korupsi.

Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur meraih predikat WBBM, sedangkan Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah dan Direktorat Pelaporan dan Statistik, meraih predikat WBK 2021.

Uang itu diduga untuk mengamankan nama Aliza dari perkara dugaan korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) Lampung Tengah.

"KPK senantiasa terus berbenah, membuat banyak terobosan baru untuk menyempurnakan setiap metode penanganan korupsi," kata Firli Bahuri.

Mengingat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima 471 laporan dugaan tindakan rasuah di DKI Jakarta sepanjang 2021.

Adi seharusnya sudah ditahan KPK pada 10 November 2021 lalu. Namun, Adi tidak hadir karena mengaku sakit.