Kemnaker memprioritaskan ketenagakerjaan yang inklusif bagi penyandang disabilitas.

Dalam pertemuan tersebut, Kapolri membahas sejumlah permasalahan yang kerap terjadi di Indonesia dan Malaysia. Salah satunya adalah, isu ketenagakerjaan Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Rapat Kerja Komite III DPD RI dengan Kementerian Ketenagakerjaan RI membahas Implementasi Materi terkait Implementasi Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB).

Selain peningkatkan status LLK ke BLK, Kemnaker juga siap mendukung perluasan kesempatan kerja di Kaur dengan memberikan bantuan berupa program, seperti Padat Karya dan Tenaga Kerja Mandiri.

Miris sekali, ribuan guru honorer masih terkatung-katung nasibnya. Tahun berganti tahun, namun kesejahteraan dan kepastian status ketenagakerjaan mereka masih terabaikan. Sementara Pemerintah malah sibuk mengedepankan nafsu memindahkan ibukota sesegera mungkin. Sangat memprihatinkan.

Semoga pengusaha-pengusaha lainnya bisa mengikuti jejak Raffi Ahmad untuk membantu pemerintah dalam pemulihan ekonomi dan menjamin pegawai-pegawainya.

Ekosistem digital SIAPKerja dipersiapkan untuk menjadi bagian dari solusi.

Kementerian Ketenagakerjaan memastikan 80 Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) korban penempatan secara nonprosedural ke Australia aman sampai di rumah.

Anjungan ini merupakan labour center pertama, di mana fasilitas didesain untuk mendekatkan pelayanan ketenagakerjaan kepada stakeholders kawasan industri maupun kawasan ekonomi khusus.

Menaker Ida menjelaskan layanan SIAPkerja atau Sistem Informasi dan Aplikasi Pelayanan Ketenagakerjaan adalah branding baru dari Kementerian Ketenagakerjaan dengan melakukan penyempurnaan di berbagai segi dari Sisnaker, sistem informasi ketenagakerjaan yang terdahulu.