Kami pada prinsipnya siap-siap saja ya (menindaklanjuti putusan MK), tetapi kita juga harus melihat dari berbagai undang-undang lain yang harus terevisi karena konteks keputusan yang terkait ini.

Promo Rp 3.000, biaya perjalanan aman Rp 1.000, biaya aplikasi Rp 2.000. Itu yang jadi promo mereka, dipungut dari driver dan konsumen tanpa dasar hukum. Kalau pungli itu pungutan tanpa dasar hukum, bisakah ini disebut pungli?

Wibawa sebuah keputusan tidak lahir karena siapa yang membuatnya, tapi dasar-dasar pertimbangan apa yang membuat keputusan itu dilahirkan.

Direktorat Jenderal Pendidikan VOkasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus (PLPK) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemdikdasmen) resmi meluncurkan Program Pengembangan SMK Tahun 2025.

Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menyelenggarakan Seminar Uji Sahih Rancangan Undang-Undang tentang Perkotaan di Kantor Bappeda Litbang Provinsi Jawa Timur, Kamis (27/6).

Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen), Fajar Riza Ul Haq, meninjau pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) di Kepulauan Riau (Kepri).

Lestari Moerdijat: Sikapi Konflik Antarnegara dengan Menjalankan Amanah Konstitusi UUD 1945

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu`ti menekankan pentingnya peran guru bimbingan konseling (BK) di satuan pendidikan dalam proses pembelajaran.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu`ti menegaskan bahwa satuan pendidikan wajib memastikan pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) berjalan objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan, dan tanpa diskriminasi.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa rapat kerja pembahasan revisi Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana atau KUHAP akan dimulai pekan depan.