Demikian itu merupakan kewenangan pembentuk Undang-Undang. Suatu norma dalam Undang-Undang yang merupakan kebijakan hukum terbuka tidak dapat dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu`ti, menetapkan 7 Juli sebagai Hari Pustakawan Indonesia. Keputusan ini menindaklanjuti hasil Kongres XV Ikatan Pustakawan Indonesia pada 1-4 November 2022 di Surabaya, Jawa Timur.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemdikdasmen) meluruskan isu seputar besaran dana Program Indonesia Pintar (PIP) jenjang SMA dan SMK yang beredar di masyarakat.

Komite IV DPD RI melaksanakan kegiatan Uji Sahih terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang PNBP di Provinsi Bali.

Adanya anggapan bahwa MK telah mengubah konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 terkait kewenangannya dan pelaksanaan pemilu/pilkada, serta adanya indikasi inkonsistensi putusan tersebut terhadap dua putusan MK sebelumnya.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemdikdasmen) meminta pemerintah daerah turut memastikan kelancaran Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB).

Kuasa hukum Hasto Kristiyanto menilai seluruh dasar tuntutan yang disampaikan jaksa hanya mengulang konstruksi awal dan tidak berpijak pada fakta yang terungkap di persidangan.

Anggota DPD RI asal Aceh, Haji Sudirman atau yang lebih dikenal sebagai Haji Uma, kembali menyuarakan kritik tajam terkait pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Usia sekolah dasar bukan lagi menjadi fondasi penting dalam kehidupan manusia. Sebaliknya, sejumlah riset menemukan bahwa periode awal individu usia 1-5 tahun justru menjadi fase vital dalam tumbuh kembang manusia.

Putusan MK ini kita bandingkan dengan putusan MK sebelumnya terkesan kontradiktif, karena sebelumnya pada 2019 MK memberikan putusan yang dalam pertimbangan hukumnya, memberikan guidance kepada pembentuk undang-undang untuk memilih satu dari enam model keserentakan pemilu.