Harapannya melalui UU Migas yang baru strategi dan tata kelola migas nasional akan lebih mantap dan menguntungkan semua pihak. Tumbuh kepastian hukum dan hadirnya kelembagaan yang semakin kokoh.

Lebih baik BRIN segera bereskan masalah kelembagaan, aset, SDM, anggaran riset yang morat-marit, serta fokus pada agenda riset nasional strategis. Jangan ulangi lagi kekeliruan riset seperti dalam kasus riset minyak goreng yang kontroversial. Jangan sampai terkesan riset BRIN hanya sekedar menjadi stempel pembenar pendapat dari para petinggi negara.

 Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) terus menguatkan kelembagaan petani milenial untuk meningkatkan minat generasi muda untuk terjun di sektor pertanian.

Harus diakui, integrasi kelembagaan Iptek yang dimaknai dengan peleburan seluruh lembaga litbang ke dalam BRIN, satu lembaga superbody yang sentralistik, menuai banyak pertentangan.

Ini persoalan yang krusial bagi penataan kelembagaan riset dan inovasi nasional.  Presiden harus menyetop kegaduhan yang terjadi di kalangan peneliti selama ini untuk kemudian secara bertahap merevitalisasi kelembagaan Iptek nasional.

Presiden Jokowi harus turun tangan membereskan berbagai permasalahan BRIN ini sebelum terlambat. Presiden jangan membiarkannya berlarut-larut dan semakin terpuruk. Sudah lewat hampir dua tahun masa transisi BRIN ini namun ditengarai tidak terjadi konsolidasi kelembagaan yang integratif dan terpadu.

OJK Harus Diperkuat Aturan Pelaksana dan Kelembagaan yang Solid.

MPR pun harus memanfaatkan media sosial sebagai platform penyebaran informasi tentang kegiatan Pimpinan MPR dan kelembagaan MPR.

RUU P2SK akan menguatkan kewenangan dan tata kelola kelembagaan di sektor keuangan

Kementan Dorong Pemberdayaan Kelembagaan Petani dan KEP di Kabupaten Sumba Tengah.