Menko Polhukam Wiranto membutuhkan dana sebesar Rp 5 miliar dalam rangka proses pembubaran sejumlah Ormas anti Pancasila.

Presiden Jokowi menunjuk Menko Polhukam Wiranto untuk menuntaskan beberapa kasus yang disampaikan oleh Tim 7 GNPF MUI.

Pemerintah mendesak DPR untuk segera menuntaskan pembahasan RUU Terorisme.

Jika Presiden tidak bisa bertemu dengan para ketua umum parpol, Partai Demokrat mengusulkan agar Menkopolhukam Wiranto mewakili presiden bahas Presidential Threshold. 

Dengan disepakati kembali komitmen ini,  sengketa di wilayah Noelbesi-Citrana dapat segera tuntas tanpa menimbulkan ketegangan di antara kedua negara.

Wiranto berharap informasi dari Panglima TNI tentang adanya institusi di luar TNI dan Polri yang akan membeli 5000 pucuk senjata standard TNI tidak dipolitisasi

Wiranto mengungkapkan masyarakat Indonesia tidak mungkin memutar kembali jarum jam dan mengubah fakta sejarah sekehendak sendiri

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmatyo menyebut ada pembelian 5000 pucuk senjata api ilegal yang dilakukan kelompok tertentu dengan mencatut nama Presiden Jokowi.

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmatyo diminta untuk mengungkap terkait informasi pembelian 5000 pucuk senjata api ilegal yang dilakukan kelompok tertentu dengan mencatut nama Presiden Jokowi.