Di tengah pencegahan penyebaran virus Corona, Komisi III DPR memiliki tugas dan pekerjaan yang cukup berat. Dimana, komisi yang membidangi hukum itu harus melakukan pembahasan RUU KUHP dan RUU Pemasyarakatan.
Warga binaan pemasyarakatan (WBP) perempuan menghadapi permasalahan lebih kompleks jika dibandingkan dengan WBP pria.
Menkumham Yasonna Laoly tidak gentar dengan gugatan terhadap kebijakan pelepasan narapidana melalui program asimilasi dan integrasi dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19 di lembaga pemasyarakatan, rumah tahanan negara, dan LPKA.
Kali ini sasaran penerimanya ditujukan kepada 200 marbot masjid se-Jakarta Pusat, serta 60 mantan warga binaan lembaga pemasyarakatan yang telah mendapatkan asimilasi.
Ketua Komisi III DPR, Herman Herry, menaruh ekspetasi yang besar kepada Dirjen Pemasyarakatan yang baru, Irjen Pol Reynhard Saut Poltak Silitonga.
RDP Komisi III DPR RI dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Kementerian Hukum dan HAM menekankan masalah over kapasitas dan penanganan Covid-19 di Lapas.
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Syahroni menyampaikan, Komisi III bersepakat medukung dengan sangat upaya reformasi pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan.
Puluhan bandar narkoba di Jakarta dan Banten dipindah ke Lapas Nusakambangan.
Ketua Komisi III DPR Herman Herry mengapresiasi keputusan Direktorar Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM (Dirjenpas Kemkumham) atas pemindahan 41 napi bandar narkoba ke Lapas Nusakambangan.
Kejagung belum dapat melakukan eksekusi ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) lantaran yang bersangkutan mengaku sakit.