Presiden Jokowi kembali menyinggung kebijakan era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang dianggap salah soal harga BBM di wilayah Timur Indonesia.
Kenaikan konsumsi BBM pada arus mudik 9 Juni 2018 (H-6) sebesar 32 persen menjadi 119.147 kiloliter (kl) dari kondisi normal sebesar 90.110 kl.
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Herman Khaeron akan terus memantau ketersediaan dan distribusi bahan bakar minyak (BBM) selama bulan Ramadhan hingga arus mudik lebaran.
Ada 3.692 SPBU yang disiagakan di ruas jalur mudik di pulau Jawa hingga Madura termasuk di jalur tol dan arteri.
Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kembali melayangkan sindiran dan kritikan kepada penguasa.
Kenaikan harga itu berlaku se-Indonesia namun besaran kenaikannya bervariasi, menyesuaikan dengan provinsi masing-masing.
Pernyataan Achsanul ini mengomentari postingan Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan yang mempertanyakan mengapa tidak ada konferensi pers dari pemerintah soal kenaikan harg BBM nonsubsidi.
Anggota Komisi XI DPR RI Faisol Riza menyentil Anggota BPK Achsanul Qosasi yang membandingkan kenaikan harga BBM di era SBY dan Jokowi.
Kenaikan harga BBM jenis Pertamax dan Dexlite dinilai sebagai bukti bahwa rezim pemerintahan Presiden Jokowi gemar melakukan kebohongan kepada rakyat.
Pemerintahan Presiden Jokowi dinilai layak disebut sebagai rezim pinokio. Sebab, pemerintahan Jokowi telah beberapa kali membohongi rakyat terkait kenaikan harga BBM.