Angka (kemiskinan) ini sangat memprihatinkan karena melampaui angka kemiskinan nasional yaitu 9,54 persen. Kondisi ini sangat unik. Maluku sebagai lumbung ikan nasional jangan hanya menjadi jargon dan janji manis. Tapi, harus benar-benar membawa Maluku keluar dari garis kemiskinan.

Kita minta KNKT dan pihak Kepolisian dapat bekerja sama dalam melakukan investigasi, karena kejadian ini termasuk dalam kecelakaan transportasi.

Pengguna motor dan mobil listrik itu kan relatif masyarakat kelas menengah dan atas. Mereka tidak membutuhkan subsidi. Yang butuh subsidi adalah masyarakat yang tidak mampu untuk membeli komoditas pupuk, listrik, BBM, dan lain-lain. Ini kan paradoks.

Sidang mediasi itu terkait dengan gugatan sengketa yang dilayangkan partai tersebut kepada Bawaslu RI.

Komisi Pemilihan Umum memastikan agenda kampanye Pemilu 2024 bakal berlangsung selama 75 hari.

Tarif dasar KRL Commuter Line belum saatnya dinaikkan. Pengguna jasa KRL banyak yang menolak kenaikan tarif ini dan meminta agar kenaikan itu dikaji ulang. Tentunya kenaikan tarif ini akan memperberat beban masyarakat.

Pemerintah harus dapat memastikan bahwa penggunaan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) sebagai dasar pembatasan pendistribusian LPG 3 kg memang benar-benar efektif dan akurat sehingga tidak menyulitkan masyarakat.

Tapi faktanya sampai 120 hari presiden belum mengirimkan DIM untuk dibahas. Dalam rapat kerja Komisi VII DPR RI dengan Pemerintah, Menteri ESDM menyampaikan DIM akan disampaikan menyusul. Kalau tanpa DIM terus apa yang mau dibahas?

Pemerintah harus mengawasi kemungkinan lonjakan harga transportasi, jangan sampai masyarakat kesulitan. Kenaikan harga selama hari besar enggak jadi masalah selama masih dalam kategori wajar.

Dengan tak jelasnya peraturan tentang batasan APBN untuk mendanai IKN, Wakil Sekretaris Fraksi PKS ini memperkirakan, revisi tersebut berpotensi membuat pengelolaan APBN untuk keperluan IKN makin ugal-ugalan demi memuluskan rencana pembangunan IKN.