Utang luar negeri yang semakin membludak akan semakin membebani keuangan negara di tengah Pandemi Covid-19 dan akan menimbulkan banyak masalah di bidang ekonomi.

Serap aspirasi ini untuk mendapat masukan yang utuh apakah payung hukum PPHN melalui UUD NRI 1945 sehingga harus dilakukan amandemen UUD atau cukup dengan Undang-Undang (UU).

Ajang tersebut bisa menjadi stimulan bagi korporasi di Indonesia untuk mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia.

Pilar Ahmad Basarah mengatakan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, riset dan inovasi nasional tidak dapat dilepaskan apalagi mengingkari nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman bangsa Indonesia dalam usaha mencapai tujuan bernegara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.

kepengurusan PABPDSI sudah meliputi 25 provinsi. Oleh karena kepengurusan sudah terbentuk maka rencana berikutnya adalah menyelenggarakan rapat kerja nasional (Rakernas) yang akan dilaksanakan pada Juni 2021.

Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan memperingatkan Pemerintah untuk lebih berhati-hati dalam pengelolaan lahan pertanian di Indonesia. Pasalnya, lahan pertanian dari tahun ke tahun mengalami pengurangan luasan yang signifikan dan berpotensi mempengaruhi pangan di Indonesia.

Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid mengapresiasi berdirinya IHF sebagai lembaga baru yang dibentuk oleh PP Fatayat NU. 
 

Bamsoet menjelaskan, program MOL - AE tidak hanya memudahkan masyarakat menjalin silaturahmi secara virtual guna memutus mata rantai penyebaran virus Covid-19.

Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid mengatakan, melihat kondisi yang ada, masyarakat diminta untuk tidak lengah dengan mengendorkan kedisiplinan dalam melaksanakan protokol kesehatan. 

Jika tidak didukung Keterbukaan Informasi Publik, potensi korupsinya sangat besar.