Kemudian Pileg DPR sebanyak 14.651 TPS, dan untuk Pemilu DPD RI sebanyak 10.512 TPS.

Tentunya hak angket itu baik bagi kedua belah pihak karena sekarang banyak isu bahwa ini ada masalah. Jadi kalau ada angket, kalau memang tidak ada soal, itu bagus, sehingga menghilangkan kecurigaan.

Fraksi PAN menilai bahwa persengkataan hasil pemilu sudah ada jalur khusus yang ditentukan oleh UU pemilu

Dukung Hak Angket "Kecurangan Pemilu", HNW: Itu Hak DPR yang Diberikan oleh Konstitusi

Rhoma Irama bersama dengan organisasinya menolak dengan tegas dugaan Pemilu 2024 penuh dengan kecurangan

Sebab, jika hak angket yang mau dipaksakan, tentu itu sangat destruktif terhadap sistem ketatanegaraan.

Kalau seandainya dibawa ke MK, maka itu adalah suatu pekerjaan sia-sia, pekerjaan mubazir dan juga artinya mereka membawa pelanggaran TSM ke MK adalah menunjukkan sikap yang inkonsisten ya.

Temuan terkait dengan netralitas aparat negara sangat berhubungan dengan politik uang untuk pemenangan peserta pemilu tertentu.

Sebagai contoh, tercatat sekitar 600 orang masyarakat adat Badui luar, tidak memiliki KTP elektronik.

Perlu Antisipasi Tepat Agar Pertumbuhan Ekonomi Sesuai Target