Di awal pidato, Presiden Prabowo memperjelas makna dari Pasal 33 UUD 1945. 

Ya, Pak Presiden Prabowo Subianto telah meletakkan cara kerja baru dengan pola dan model terobosan yang baru. Sehingga APBN kita tidak lagi berkerangka bisnis as usual.

Kalau kita lihat hari ini, progresnya luar biasa. Ada peningkatan, baik pengungkapan judi online, pengungkapan narkoba, dan terakhir, tiga institusi penegak hukum, polisi, jaksa, dan KPK sudah bergerak dalam pemberantasan korupsi. Sudah mulai on the track.

Satu hal yang tidak boleh berubah adalah: tujuan akhirnya, yaitu rakyat harus hidup lebih layak, lebih sejahtera, dan lebihbermartabat. Apa pun gaya kepemimpinannya, yang dinilai adalah hasil nyata bagi rakyat.

Bapak Presiden Yang Terhormat, mengenai efisiensi belanja tahun 2025, Kementerian/Lembaga curhat-nya ke komisi-komisi yang menjadi mitra kerjanya, curhat masalah ‘cinta segitiga’ (yaitu) program prioritas, tambahan anggaran dan kebijakan efisiensi.

Dalam melaksanakan fungsi legislasi, DPR RI bersama Pemerintah, memiliki tanggungjawab bersama dalam membentuk UU untuk memenuhi kebutuhan legislasi nasional.

Presiden RI Prabowo Subianto mengingatkan bahwa seluruh warga negara, tanpa memandang latar belakangnya haruslah tunduk kepada hukum yang berlaku.

Pidato Bapak Presiden bukan hanya berisi komitmen, tetapi peta jalan yang konkret dan visioner untuk memajukan pendidikan serta menguatkan jati diri bangsa melalui budaya kita.

Megawati merupakan tokoh yang diundang sebagai presiden terdahulu. Dalam sidang itu, Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden ke-7 Joko Widodo hadir dan duduk bersebelahan dalam satu barisan.

Penegakan hukum dan melaksanakan Pasal 33 (UUD 1945) dengan baik dan sesuai dengan apa yang menjadi semangat dari Presiden harus kita dukung.