Para pemangku kepentingan tidak bisa lagi menghadapi kondisi ledakan kasus positif Covid-19 ini secara business as usual.

Program mengatasi covid-19 termasuk vaksinasi, mestinya dilakukan tidak hanya bagi madrasah dengan guru dan muridnya, namun juga bagi para santri, siswa, kiai, dan tokoh agama.

Program wajib kuliah, lanjut Ojat, selaras dengan misi SDM unggul yang menjadi fokus pemerintahan Joko Widodo di periode kedua.

Fadel Muhammad juga mendorong agar vaksin Sputnik V dari Rusia segera masuk ke Indonesia untuk mempercepat program vaksinasi massal tersebut.

Ketersediaan sumberdaya manusia berkualitas menjadi tumpuan bagi suksesnya pembangunan nasional.

Syarief Hasan menilai, pengelolaan keuangan negara pada Kuartal II 2021 semakin memprihatikan.

Dengan dicabutnya ketentuan soal referendum sejak tahun 1998/1999, maka saat ini referendum tidak diakui keabsahannya, dan tidak bisa diberlakukan dalam sistem hukum dan ketatanegaraan di Indonesia.

Fungsi GBHN digantikan dengan UU No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU No. 17/2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005–2025.

Namun ironisnya, menurut IKAPPI hingga saat ini Indonesia belum memiliki perangkat hukum berupa undang-undang yang melindungi keberadaan pedagang pasar tradisional.

Sebagai generasi penerus bangsa, Jazilul Fawaid mengajak agar keberadaan anak dan balita di masa pandemi ini betul-betul diperhatikan keberadaannya.