Pengelolaan zakat yang optimal dalam UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan menanggulangi kemiskinan.

Kesejahteraan petani bisa meningkat jika Indonesia bisa mewujudkan pembangunan pertanian yang berkualitas.

Pemberian otonomi khusus Papua dimaksudkan untuk mewujudkan keadilan, penegakan supremasi hukum, penghormatan terhadap hak asasi manusia, percepatan pembangunan ekonomi, peningkatan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat Papua dalam rangka kesetaraan dan keseimbangan dengan kemajuan provinsi lain di Indonesia.

Pemerintah memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memastikan kualitas dan kesejahteraan kaum buruh di Indonesia terpenuhi.

Apindo dan sejumlah serikat buruh menyerahkan pernyataan komitmen bersama terkait RUU PKS kepada Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Abdul Muhaimin Iskandar.

Jerry menilai sebagai perwakilan daerah, DPD RI bisa mendorong dan mengakomodasi pelaku-pelaku usaha di semua sektor untuk bersama-sama pemerintah meningkatkan kesejahteraan

Ketua Umum Orbital Kesejahteraan Rakyat, Poempida Hidayatulloh mengibaratkan kalau pandemi Covid-19 yang masih terjadi di Tanah Air ini seperti ‘perang’.

Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara (PKAKN), Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI melangsungkan seminar dan Focus Group Discussion (FGD) bertajuk ‘Akuntabilitas Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial’ di Kota Cirebon, Jawa Barat, Senin-Selasa, 26-27 April 2021.