Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum DPP PPP Mardiono akan menggelar open house di kediamannya di Yogyakarta, Senin (24/4). Dalam acara itu, akan dilakukan juga rapat gabungan dengan mengumpulkan para kader partai tersebut.

PAN setelah berlebaran akan melakukan rapat koordinasi sekaligus silaturahmi Idul Fitri dengan Golkar dan PPP. Tujuannya untuk mematangkan rencana penetapan kebijakan KIB.

Dalam beberapa musyawarah kerja wilayah (mukerwil) dan rapimwil (rapat pimpinan wilayah), sejumlah dewan pengurus wilayah (DPW) PPP menyebut nama Ganjar Pranowo sebagai bakal capres untuk diusung. Namun, penetapan (bakal) capres dan cawapres PPP akan dilakukan pada mukernas.

Ketiga RUU tersebut yakni RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE), RUU Energi Baru dan Terbarukan serta RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak.

Melalui forum ini, kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Pertahanan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Hukum dan HAM atas segala peran serta yang telah diberikan selama pembahasan RUU tersebut.

Hal itu disampaikan Kapolda Jawa Timur Irjen Pol. Toni Harmanto usai Rapat Koordinasi Kesiapan Operasi Ketupat Semeru 2023, Rabu (12/4).

Kami di Komisi III akan memberikan dukungan yang diperlukan dalam konteks tugas dan fungsi DPR untuk menindaklanjuti soal ini, dan untuk itulah tentu penjelasan yang lebih mendalam diperlukan di forum rapat Komisi III.

Sikap kritis DPR kepada PPATK saat rapat karena awalnya kita menyangka Rp300 triliun yang dilontarkan adalah dugaan TPPU yang saat ini sedang berlangsung di Kemenkeu. Ternyata faktanya tidak demikian.

Hal ini sejalan dengan amanat dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap provinsi kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang.

Proses ini merupakan rangkaian persetujuan sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945.