Seluruhnya menjadi gambaran komitmen Indonesia untuk kesiapan sisi ketenagakerjaan dalam mendukung terwujudnya iklim investasi yang ramah.

Melalui pertemuan Rakor Pengawasan ini diharapkan menjadi sharing yang bermanfaat bagi teman-teman di provinsi sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan pengawasan dan menjaga keberlangsungan berusaha dan bekerja.

Sektor perkebunan kelapa sawit saat ini diterpa isu keterlibatan pekerja di bawah umur yang memerlukan upaya dari Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan dengan berkomitmen mendukung Indonesia terbebas dari pekerja anak.

Pengawas Ketenagakerjaan akan berkoordinasi dengan Polri mengingat proses penempatan para CPMI tersebut dilakukan oleh orang perseorangan dan bukan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) yang telah mendapatkan izin dari pemerintah.

Dirjen Putri mengatakan, Kementerian Ketenagakerjaan menyambut baik penandatanganan PKB ini dan berharap dapat menjadi komitmen bersama untuk mewujudkan kemitraan yang baik antara PTPN III dan FSPBUN.

Dalam membangun reformasi regulasi bidang ketenagakerjaan, Anwar Sanusi menjelaskan bahwa Pemerintah Indonesia menekankan pada 6 poin kunci. 

Pusat Pasar Kerja merupakan respon Kementerian Ketenagakerjaan terhadap berbagai problematika ketenagakerjaan di antaranya masih lemahnya link and match antara demand dan supply ketenagakerjaan, tingginya angka pengangguran, dan setumpuk persoalan lainnya.

Kementerian Ketenagakerjaan mendorong dunia usaha dan pelaku industri untuk melakukan komitmen perlindungan kepada pekerja dari praktik diskriminasi, kekerasan, dan pelecehan di tempat kerja

Menaker Ida menyampaikan bahwa jajarannya dalam hal ini Ditjen PHI dan Jamsos akan memberikan suntikan Dana Dekonsentrasi yang diperuntukkan untuk Dinas Ketenagakerjaan di Provinsi yang dalam hal ini membidangi Hubungan Industrial dan Jamsos.

Presidensi G20 Indonesia Bidang Ketenagakerjaan yang diselenggarakan tahun 2022 mengusung tema besar “Improving Employment Condition to Recover Together”.