Kita berharap nanti ke depan itu jamaah tidak hanya sekedar mendapatkan benefit harapan ya, tetapi benefit pembiayaan atau ongkos haji dan penyelenggaraan ibadah haji yang dilakukan itu lebih baik dan kemudian bisa mendapat jaminan keamanan serta terselenggaranya ibadah secara maksimal.

Jika dipandang adanya gangguan keamanan hakim, KY sebagai lembaga pengawasan kehakiman bisa melakukan advokasi terhadap tim majelis hakim.

Kegiatan Jamaah Ansharud Daulah (JAD) saat ini masih melakukan penggalangan dana dengan mencoba merebut simpati masyarakat melalui kegiatan kemanusiaan antara lain terhadap kegiatan-kegiatan peristiwa gempa bumi di Cianjur lalu.

Kita gak mau kasus Meikarta berlarut-larut. kalau mau kita agendakan undang John Riady kesini. Mohon maaf kalau kami gak kaim bejek bapak, gak panggil ke DPR, bapak injek orang-orang itu (pembeli unit Meikarta).

Komisi yang menyelidiki masalah tersebut mengatakan pada hari Senin bahwa 77 persen pelakunya adalah pendeta dan sebagian besar korban adalah laki-laki.

Kan banyak testimoni di medsos, salah satu yang mereka percaya kenapa mereka nyebut nama Pak Luhut terus karena Pak Luhut waktu 2017 datang bersama James Riady yang memaparkan secara detail soal proyek ini makanya masyarakat percaya. Tapi kemana mereka semua ini ketika problem begini? Kok seperti lari cuci tangan Pak atas persoalan Meikarta ini.

Vonis hukuman mati yang dijatuhkan oleh majelis hakim kepada eks Kadiv Propam Ferdy Sambo sudah berkeadilan dan sesuai dengan harapan masyarakat.

Pernyataan Andre bukan tanpa sebab. Politikus Gerindra itu aneh karena Lippo Grup tidak nampak melakukan aksi koorporasi kepada para konsorsium yang melakukan pelanggaran dengan tidak menyelesaikan proyek.

Bos Lippo Group James Riady diagendakan menjalani rapat bersama Komisi VI DPR RI, Senin (13/2). James dan para petinggi Lippo Group lainnya, serta pengembang Meikarta dipanggil dalam rangka pembahasan mengenai aspirasi dari konsumen pengembang pembangunan Apartemen Meikarta, PT Mahkota Sentosa Utama.

Ia menilai secara nasional terjadi kontraksi anggaran Iptek, dimana pada tahun 2017 saja tersedia anggaran  Rp 24.9 triliun atau 0.2 persen terhadap PDB, kini anjlok menjadi Rp 6.5 triliun atau 0.03 persen terhadap PDB pada tahun 2023.