Pada kesempatan di RDP, kita semua di Komisi VI sudah bersepakat bahwa mendukung PTPN III Holding dan seluruh anak perusahaannya dapat meningkatkan produksi minyak goreng dan gula konsumsi untuk kebutuhan pangan nasional.

Persetujuan itu dilakukan usai Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari menjabarkan hasil uji kepatutan dan kelayakan terhadap 9 calon anggota KPI Pusat pada 24 Januari 2023.

Kasus ini sangat tidak masuk akal. Kenapa? Karena beberapa waktu lalu, pemerintah sudah mengentikan peredaran semua obat sirup yang dicurigai sebagai penyebab GGA. BPOM juga sudah merilis perusahaan yang dilarang mengedarkan produk-produknya termasuk juga merilis obat-obat yang diijinkan. Bahkan tersangka pun sudah ada. Lalu mengapa kasus GGA ini muncul lagi?

Kami acungkan dua jempol untuk kerja cepat Pak Kapolri dan Pak Kapolda Metro Jaya beserta jajarannya terkait pencabutan status tersangka almarhum Hasya.

Pemerintah, lanjut dia, juga perlu mengedepankan sikap humanis dalam proses pembebasan lahan tersebut. Jangan ada kesepakatan yang bersifat memaksa pada warga terdampak pembangunan IKN. Apalagi, berhembus kabar jika beberapa warga yang lahannya terdampak menerima nilai ganti rugi yang tidak sebanding.

Kini saatnya Ketua Dewan Pengarah BRIN, Ibu Mega mengambil sikap tegas untuk mengusulkan kepada Presiden Jokowi soal penggantian Kepala BRIN. Ketua Dewan Pengarah memiliki kewenangan dan kapasitas untuk itu dalam rangka menjaga arah agar BRIN tetap konsisten sesuai dengan cita-cita pembentukannya.

Kemunculan kembali korban gagal ginjal akut pada anak menunjukkan kepada kita bahwa kasus ini belum selesai diatasi dan diantisipasi oleh pemerintah.

Kami Fraksi Partai Keadilan Sejahtera turut berduka atas musibah gempa yang melanda Turki, semoga kerusakan dan dampak gempa lainnya bisa segera tertangani.

Kita kan sudah memanggil PT Meikarta, tapi dia enggak datang. Ini mungkin nanti panggilan kedua ini kita akan memanggil CEA Lippo sebagai pemilik Meikarta akan dipanggil ke Komisi VI.

Perlu saya tegaskan bahwa Komisi II tidak pernah membicarakan wacana penundaan pemilu, baik dalam rapat terbatas maupun rapat pleno.