Semua harus berkomitmen melakukan afirmasi terhadap masyarakat lokal untuk dapat mengakses pasar kerja di KITB dengan mudah.

Penguatan literasi politik lewat berbagai diskusi dan kajian akademis harus menjadi bekal bagi generasi muda dan masyarakat, agar mampu memahami berbagai informasi politik yang beredar di ruang publik.

Permusyawaratan, yang dipraktekkan untuk merencanakan dan menentukan program dan kebijakan pembangunan adalah ciri adanya praktek Demokrasi Pancasila.

Indonesia telah menunjukkan komitmen iklim yang luar biasa dalam dekade terakhir.

Tidak hanya Presiden dan Wakil Presiden, MPR RI, DPR RI, DPD RI, MA, MK, BPK, KY, dan juga bank sentral nantinya juga berkewajiban melaksanakan PPHN.

Pimpinan MPR RI telah menerima Rancangan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) yang diusulkan Badan Pengkajian MPR RI.

Wamenaker mengapresiasi BBPVP Makassar yang terus berupaya mengembangkan dan meningkatkan kualitas SDM melalui berbagai pelatihan yang diadakannya.

Hubungan industrial Pancasila yang harmonis juga bisa menjadi vehicle untuk menuju pertumbuhan bisnis.

Perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia merupakan tanggung jawab negara.